Di Balik Pintu Tertutup: Hak Asasi Manusia di Papua Barat

Pelanggaran hak-hak asasi orang Papua terus terjadi. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Di mana janji Presiden Joko Wido

Jenewa_Sidang Dewan HAM PBB. “Di Balik Pintu Tertutup: Hak Asasi Manusia di Papua Barat,” adalah tema Side Event yang diselenggarakan bersama oleh NGO Internatioanal di sela-sela sidang Dewan HAM PBB sesi 28 pada bulan Maret 2015 yang lalu. Penyelenggaran Side Event ini untuk menggugah keberpihakan Negara (Pemerintah) Republik Indonoesia dalam menyelesaikan persoalan HAM di Papua Barat yang tidak pernah berhenti. Side Event tersebut dibuat dalam bentuk panel diskusi, menghadirkan empat narasumber dari Indonesia dan Luar Negeri. Hadir dari Indonesia Wensi Fatubun, seorang filmmaker yang bercerita tentang Papua melalui film-film pendek dan Direktur Imparsial, Poengky Indarty. Hadir juga Wakil Direktur Minority Rights Group International, Claire Thomas dan Jurnalis Perancis yang perna ditahan oleh Polisi Indonesia di Papua Barat pada tahun 2014 lalu, Valentine Bourrat.

Fokus pembicaraan keempat nara sumber adalah kurangnya akses di segala bidang bagi orang Papua di tanahnya sendiri dan tertutupnya akses bagi masyarakat lain untuk mengetahui situasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Claire Thomas menegaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Negara dan Pemerintah Indonesia sudah sering terjadi di Papua Barat dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. “Masyarakat sipil dan kelompok-kelompok media dari luar Indonesia sulit untuk memantau dan melaporkan masalah di Papua Barat,” demikian Claire.

Menurut Poengky Indarti wacana yang konstruktif sangat sedikit dilakukan untuk menyikapi persoalan hak asasi di Papua Barat dan bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang Papua dihentikan. Poengky berharap Presiden baru, Joko Widodo, mampu memperbaiki situasi di Papua Barat sesuai dengan janjinya pada saat kampanye. Banyaknya suara yang memilih Joko Widodo pada pemilihan Presiden Indonesia dinilai Poengky sebagai besarnya harapan orang Papua agar Presiden memperhatikan kehidupan dan hak-hak orang Papua.

Sementara itu, Jurnalis Perancis Valentine Bourrat berbicara tentang pengalamannya saat ditahan selama dua setengah bulan di Papua Barat Agustus lalu. Dia dan rekannya Thomas Dandois memasuki wilayah visa turis demi mendapatkan akse yang lebih besar masuk dan melakukan wawancara dengan masyarakat di sana. Keduanya ditangkap dan ditahan selama 11 minggu bersama Toko Adat Papua Areki Wanimbo yang sampai saat ini belum dibebaskan. “Kami mendesak Pemerintah Indonesia membebaskan Wanimbo,” kata Borrat.

Pemutaran Film Pendek

Pada panel diskusi tersebut juga diputarkan dua film pendek yang dibuat oleh Wensi Fatubun. Film pertama menampilkan sejarah penindasan terhadap orang Papua Barat. Dalam film pertama tersebut orang Papua bercerita dan berharap agar pemerintah Indonesia merubah kebijakannya dalam rangka memberikan hak-hak kepada masyarakat adat Papua yang kini minoritas di Indonesia dan juga di tanah mereka sendiri, termasuk pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Juga ditampilkan film kebrutalan polisi saat terhadi pembunuhan terhadap empat pemuda pada 8 Desember 2014 di Paniai, dan bagaimana mereka menyerang para demonstran yang melakukan aksi damai pada hari berikutnya. “Pembunuhan dan serangan ini memberikan pemahaman yang lebih besar dari urgensi masalah penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” kata Wempi mengomentari film tersebut.

“Harus ada perlindungan bagi mereka yang bekerja untuk memerangi pelanggaran hak atas tanah dan mempromosikan hak asasi manusia, karena mereka menghadapi beberapa tindakan paling kejam berupa intimidasi, penahanan, dan bahkan kematian,” tegas Wensi.

Panel diskusi yang juga dihadiri oleh perwakilan dari delegasi Indonesia sama-sama mendesak dibukanya akses khususnya media untuk mendapatkan informasi pelanggaran hak-hak asasi manusia Papua. Kebutuhan untuk PBB adalah memiliki akses yang lebih besar untuk mengunjungi Papua Barat melalui sistem Pelapor Khusus PBB. Panelis dan peserta juga berkeinginan untuk bersama-sama berjuang melawan diskriminasi dan memastikan hak orang Papua terpenuhi.***

Diolah dari ringkasan yang dibuat oleh Susan Harga (Fransiskan International) oleh Redaktur Majalah Gita Sang Surya.